Konsorsium Nasional 1000 HPK dan WHO Diskui Penguatan Pembiayaan Kesehatan, Continuum of Care, dan Transformasi Data untuk Layanan 1000 HPK

Jakarta, 1 September 2026 — Konsorsium Nasional 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melakukan pertemuan bersama World Health Organization (WHO) di Kantor WHO, Jakarta Selatan, untuk membahas penguatan pendekatan pembiayaan kesehatan, standar dan perjalanan layanan (patient journey/continuum of care), serta pemanfaatan data dan digitalisasi dalam mendukung pelaksanaan program 1000 HPK.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Konsorsium untuk membangun pendekatan yang lebih terintegrasi dalam memastikan setiap ibu dan anak memperoleh layanan yang tepat sepanjang periode 1000 HPK, mulai dari tingkat masyarakat hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu pembahasan utama adalah pembiayaan layanan 1000 HPK. Saat ini, sumber pembiayaan masih berasal dari berbagai skema, antara lain JKN, BOK, program BKKBN, serta pembiayaan di tingkat Puskesmas dan Posyandu. Kondisi tersebut memerlukan pemetaan yang lebih sistematis agar berbagai sumber pembiayaan dapat mendukung satu rangkaian layanan secara berkesinambungan.

Analisis pembiayaan selanjutnya diarahkan untuk melihat tiga area utama, yaitu benefit gap, coverage gap, dan purchasing gap. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi apakah kebutuhan layanan telah tercakup, apakah sumber daya di lapangan cukup untuk memberikan layanan, serta bagaimana berbagai sumber pembiayaan dapat diintegrasikan secara lebih efektif. Kondisi fiskal daerah serta karakteristik wilayah, termasuk daerah DTPK dan non-DTPK, juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan model pembiayaan.

Pertemuan juga menekankan pentingnya agar pelayanan 1000 HPK tidak hanya berfokus pada layanan di dalam fasilitas kesehatan, tetapi juga memperkuat pelayanan berbasis komunitas. Hambatan terhadap akses pelayanan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, alat, maupun akses transportasi masyarakat.

Konsorsium dan WHO juga membahas pentingnya membangun Patient Journey atau Continuum of Care 1000 HPK sebagai dasar penyusunan standar layanan. Pendekatan ini akan melihat pelayanan dari perspektif perjalanan individu dan keluarga, bukan hanya dari perspektif program atau penyedia layanan. Dalam pembahasan awal, direncanakan pemetaan sekitar 48 jenis layanan untuk melihat pembagian peran antara fasilitas kesehatan dengan layanan di tingkat masyarakat, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis yang berbeda.

Transformasi data dan digitalisasi juga menjadi agenda penting. Sebelum membangun integrasi sistem digital, Konsorsium akan terlebih dahulu memetakan ketersediaan dan kualitas data yang sudah tersedia, termasuk data yang masih dicatat secara manual. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah bahwa data yang dikumpulkan dari daerah harus memberikan feedback dan manfaat kembali kepada daerah, dengan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana sehingga informasi dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Sebagai tindak lanjut, Konsorsium Nasional 1000 HPK akan memulai beberapa agenda prioritas, antara lain penyelenggaraan workshop Patient Journey bersama empat koordinator Pokja serta pengumpulan “belanja masalah dan belanja solusi” dari pengalaman program dan inovasi yang telah diterapkan oleh anggota Konsorsium di berbagai daerah. Konsorsium juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi untuk memastikan pengembangan standar layanan melengkapi pekerjaan yang telah berjalan dan menghindari duplikasi. Sejumlah daerah percontohan selanjutnya akan digunakan sebagai ruang pembelajaran untuk menguji pendekatan sebelum diperluas.

Pertemuan awal dengan daerah direncanakan berlangsung secara daring pada minggu keempat September 2026, dilanjutkan dengan diskusi teknis secara bertahap. Hasil proses ini diharapkan tidak hanya menghasilkan knowledge management dan pembelajaran implementasi, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan nasional untuk memperkuat ekosistem 1000 HPK di Indonesia. Kolaborasi ini memperkuat peran Konsorsium Nasional 1000 HPK sebagai ruang bersama bagi pemerintah, organisasi internasional, mitra pembangunan, filantropi, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menerjemahkan kebijakan menjadi implementasi yang lebih terintegrasi serta membawa pembelajaran dari lapangan kembali ke dalam proses penyempurnaan kebijakan.